Saturday, March 16, 2013

sistem politik di indonesia







 





Nama Ketua : Nandang wijaya s.
       Anggota :  ~ M . Tiar Desgiantara
                         ~ Fina Indrawati
                         ~ Ricka Angelina
                         ~ Elin Yulianti

Materi pembahasan  :  Sistem politik di indonesia dari masa kemasa

                    
                                                 



Sistem politik adalah tata cara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara  . seluruh komponendalam sistem politik tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi .

Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik pemerintahan yakni :

1.    Tahun 1945-1959; Demokrasi Parlementer, dengan ciri;
Dominasi partai politik di DPR
Kabinet silih berganti dalamwaktu singkat
Demokrasi Parlementer ini berakhir dengan Dekrit Presiden 1959. Adapun dinamika tentang politik indonesia di tahun 1945 – 1959 sebagai berikut
 
2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin, dengan ciri-ciri:
Dominasi presiden, yang membubarkan DR hasil Pemilu 1955, menggantikannya dnegan DPR-GR yang diangkat oleh Presiden, juga diangkat presiden seumur hidup oleh anggota parlemen yang diangkat presiden itu.
Terbatasnya peran partai politik
Berkembangnya pengaruh komunis
Munculnya ideologi Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM)
Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik
Demokrasi terpimpin berakhir dengan pemberontakan PKI September 1965.
3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila; dengan ciri-ciri:
- Demokrasi berketuhanan
- Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab
- Demokrasi bagi persatuan Indonesia
- Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kita tidak menafikan betapa indah susunan kata berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, tetapi pada tataran praksis sebagaimana yang kita lihat dan rasakan:
• Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolute
• Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan.
• Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM.
• Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman dan uang, hanya satu partai politik.
Kala itu dikenal politik massa mengambang, yakni eksistensi dan kiprah partai politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Tetapi dipihak lain dengan pongah, arogan dan brutal partai hegemonik dihidupkan sampai ke pelosok-pelosok desa.
Periode ini berakhir dengan tumbangnya rezim orde baru di bawah komando jenderal besar Soeharto.
4. Tahun 1998- sekarang, orde reformasi dengan ciri-ciri enam agenda:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan peran ganda (multifungsi) TNI
• Penegakan supremasi hukum dengan indikator mengadili mantan Presiden Soeharto atas kejahatan politik, ekonomi dan kejahatan atas kemanusiaan.
• Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya
• Penegakan budaya demokrasi yang anti feodalisme dan kekerasan
• Penolakan sisa-sisa Orde Lama dan Orde Baru dalam pemerintahan

Jadi sebagaimana yang telah di jelaskan di atas  indonesia telah menganut macam macam sistem politik dari era :
1 . Soekarno : pada tahun 1945 – 1959 menganut sistem politik demokrasi parlementer  , tidak sampai di situ pula masih di era soekarno yakni pada tahun 1959 – 1965 yaitu menganut sistem politik demokrasi terpimpin , masih di kedudukan presiden soekarno pada tahun 1965 dan kebetulan presiden soekarno lengser dari tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini pada tahun 1967 jadi sistem politik demokrasi pancasila hanya 2 tahun saja di era presiden soekarno yaitu pada tahun 1965 – 1967 . Tetapi sistem ini masih di pakai di era presiden soeharto .
2 . Soeharto : menganut sistem politik demokrasi pancasila , yakni pada tahun 1967 sampai tergulingnya pemerintahan beliau yakni tahun  1998 .
3 . Bacharudin Jusuf Habibie , Abdurrahman Wahid , Megawati soekarno putri & Susilo Bambang Yudhoyono . mereka adalah presiden indonesia yang menganut sistem politik orde reformasi di masing masing era pemerintahannya , tetapi sistem politik ini di pakai yakni pada tahun 1999 sampai dengan sekarang .

Adapun dari sistem politik di atas semua pasti memiliki masalahnya masing – masing di era nya tersebut :


1.Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan
Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dalam 26 tahun masa orde baru (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997). Ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat . Dikarenakan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
§  Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada.
§  Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN).
§  Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi.
Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-pratik pemerintahan yang manipulatif dan tidak terkontrol.

2.Dari segi kebijakan pemerintah
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.                                                                                                                                                                                                

Kesimpulan :   Enam puluh tahun lebih lama nya Indonesia merdeka namun tidak pernah lepas dari bayang-bayang carut marutnya birokrasi di negeri ini ,baik dari era orde lama ,orde baru bahkan sampai sampai saat sekarang ini yang sebagaimana telah diketahui bersama era inilah yang sangat diperjuangkan oleh segenap elemen bangsa sampai-sampai presiden soeharto ikut digulingkan demi terciptanya suatu kebebasan dalam segala bidang dan yang tentunya perbaikan prilaku birokrat yang sarat dengan KKN.
          
                                                  

                     
   Negara Kesatuan Republik Indonesia
                         

sistem plitik di indonesia





 




Nama Ketua : Nandang wijaya s.
       Anggota :  ~ M . Tiar Desgiantara
                         ~ Fina Indrawati
                         ~ Ricka Angelina
                         ~ Elin Yulianti

Materi pembahasan  :  Sistem politik di indonesia dari masa kemasa

                    
                                                 



Sistem politik adalah tata cara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara  . seluruh komponendalam sistem politik tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi .

Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik pemerintahan yakni :

1.    Tahun 1945-1959; Demokrasi Parlementer, dengan ciri;
Dominasi partai politik di DPR
Kabinet silih berganti dalamwaktu singkat
Demokrasi Parlementer ini berakhir dengan Dekrit Presiden 1959. Adapun dinamika tentang politik indonesia di tahun 1945 – 1959 sebagai berikut
 
2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin, dengan ciri-ciri:
Dominasi presiden, yang membubarkan DR hasil Pemilu 1955, menggantikannya dnegan DPR-GR yang diangkat oleh Presiden, juga diangkat presiden seumur hidup oleh anggota parlemen yang diangkat presiden itu.
Terbatasnya peran partai politik
Berkembangnya pengaruh komunis
Munculnya ideologi Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM)
Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik
Demokrasi terpimpin berakhir dengan pemberontakan PKI September 1965.
3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila; dengan ciri-ciri:
- Demokrasi berketuhanan
- Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab
- Demokrasi bagi persatuan Indonesia
- Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kita tidak menafikan betapa indah susunan kata berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, tetapi pada tataran praksis sebagaimana yang kita lihat dan rasakan:
• Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta memegang kekuasaan yang absolute
• Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa, darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan.
• Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM.
• Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai cara,intimidasi, teror, ancaman dan uang, hanya satu partai politik.
Kala itu dikenal politik massa mengambang, yakni eksistensi dan kiprah partai politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Tetapi dipihak lain dengan pongah, arogan dan brutal partai hegemonik dihidupkan sampai ke pelosok-pelosok desa.
Periode ini berakhir dengan tumbangnya rezim orde baru di bawah komando jenderal besar Soeharto.
4. Tahun 1998- sekarang, orde reformasi dengan ciri-ciri enam agenda:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan peran ganda (multifungsi) TNI
• Penegakan supremasi hukum dengan indikator mengadili mantan Presiden Soeharto atas kejahatan politik, ekonomi dan kejahatan atas kemanusiaan.
• Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya
• Penegakan budaya demokrasi yang anti feodalisme dan kekerasan
• Penolakan sisa-sisa Orde Lama dan Orde Baru dalam pemerintahan

Jadi sebagaimana yang telah di jelaskan di atas  indonesia telah menganut macam macam sistem politik dari era :
1 . Soekarno : pada tahun 1945 – 1959 menganut sistem politik demokrasi parlementer  , tidak sampai di situ pula masih di era soekarno yakni pada tahun 1959 – 1965 yaitu menganut sistem politik demokrasi terpimpin , masih di kedudukan presiden soekarno pada tahun 1965 dan kebetulan presiden soekarno lengser dari tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini pada tahun 1967 jadi sistem politik demokrasi pancasila hanya 2 tahun saja di era presiden soekarno yaitu pada tahun 1965 – 1967 . Tetapi sistem ini masih di pakai di era presiden soeharto .
2 . Soeharto : menganut sistem politik demokrasi pancasila , yakni pada tahun 1967 sampai tergulingnya pemerintahan beliau yakni tahun  1998 .
3 . Bacharudin Jusuf Habibie , Abdurrahman Wahid , Megawati soekarno putri & Susilo Bambang Yudhoyono . mereka adalah presiden indonesia yang menganut sistem politik orde reformasi di masing masing era pemerintahannya , tetapi sistem politik ini di pakai yakni pada tahun 1999 sampai dengan sekarang .

Adapun dari sistem politik di atas semua pasti memiliki masalahnya masing – masing di era nya tersebut :


1.Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan
Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Dalam 26 tahun masa orde baru (1971-1997) rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997). Ketika reformasi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kaum kaya memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi yang dikatakan cukup tinggi, namun pada kenyataanya tidak merata terhadap masyarakat . Dikarenakan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
§  Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada.
§  Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN).
§  Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi.
Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat yang sulit untuk disembuhkan akibat praktik-pratik pemerintahan yang manipulatif dan tidak terkontrol.

2.Dari segi kebijakan pemerintah
Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi kini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden (masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti “manusia setengah dewa”). Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi: stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban.
Kebijakan anggaran negara yang diterapkan pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada biasanya hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban APBN. Bila diteliti lebih mendalam kebijakan-kebijakan sejak Orde Baru hingga sekarang hanya bersifat jangka pendek. Dalam arti kebijakan yang ditempuh bukan untuk perencanaan ke masa yang akan datang, namun biasanya cenderung untuk mengatur hal-hal yang sedang dibutuhkan saat ini.                                                                                                                                                                                                

Kesimpulan :   Enam puluh tahun lebih lama nya Indonesia merdeka namun tidak pernah lepas dari bayang-bayang carut marutnya birokrasi di negeri ini ,baik dari era orde lama ,orde baru bahkan sampai sampai saat sekarang ini yang sebagaimana telah diketahui bersama era inilah yang sangat diperjuangkan oleh segenap elemen bangsa sampai-sampai presiden soeharto ikut digulingkan demi terciptanya suatu kebebasan dalam segala bidang dan yang tentunya perbaikan prilaku birokrat yang sarat dengan KKN.
          
                                                  

                     
   Negara Kesatuan Republik Indonesia
                         

Visi Misi Calon ketua osis SMK BNI


              Kandidat calon ketua OSIS smk bni
                                         2012 – 2o13
          Nama : Nandang wijaya saputra
                                                    Kelas : XI TKJ 2
                                                    Excull : Teater
Visi :      menjalankan tugas  atau menerapkan system secara Berkesinambungan        (kelanjutan) dengan OSIS sebelum nya . Dengan demikian kemajuan OSIS SMK BNI akan tetap terjaga & bahkan kemajuan nya akan semakin meningkat dan juga menjadikan siswa siswi SMK BNI yg aktif , inovatif dan berakhlak mulia yg akan menjadikan SMK BNI menjadi contoh atau panutan sekolah lain .

Misi :  ~  menanamkan moral luhur nilai PANCASILA kepada siswa maupun siswi
          ~  melanjutkan perogram kerja OSIS sebelum nya yang belum sempat terlaksana
          ~  menyegarkan seluruh excull dengan melibatkan para ketua excull itu sendiri
         ~ mewujudkan OSIS SMK BNI yg dapat menampung aspirasi kritik dan saran siswa melalui kegiatan musyawarah yang di ikuti oleh perwakilan kelas
         ~ meningkatkan program kerja OSIS yang telah terlaksana dan yang akan di laksanakan kembali .
         ~ memperhatikan kualitas & kreatifitas siswa dengan cara membuat perogram kerja baru yang betkualitas
         ~ menerapkan system SMART  ( Sigap , Musyawarah , Aktif , Religius dan Tepat ) pada OSIS SMK BNI .